Kata kunci: Kepercayaan, Perkawinan, Penghayat Kepercayaan Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi adalah penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil, atas dasar kepercayaan Sunda Wiwitan, bukan merupakan agama, sehingga terdapat kesenjangan antara pelaksanaan ( das sein) dan pengaturan ( das solen). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai keabsahan perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sunda wiwitan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Akibatnya, para penghayat kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata Negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Namun, keberadaan penganut Penghayat Kepercayaan masih mendapat diskriminasi oleh Badan Kantor Catatan Sipil (BKCS) karena di anggap bukan suatu agama. Farahdyba Refitha P, Warkum Sumitro, S.H., M.H., Diah Pawestri Maharani, S.H.,M.H.Įmail: adat adalah masyarakat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang, bahkan sampai saat ini masih ada masyarakat adat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan oleh Undang-Undang mereka disebut Penghayat Kepercayaan.

Uu kependudukan